JAVANEWS.CO.ID

KREATIF, SANTUN DAN BERIMBANG

Empat LSM Laporkan Supplier BPNT

2 min read

Pandeglang – Javanews.co.id | Jelang hari raya idul fitri 1441 hijriah, empat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melaporkan supplier dan kordinator Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Pandeglang ke kantor Kejaksaan tinggi (Kejati) Provinsi Banten, Senin (18/5).

Keempat lembaga itu adalah, Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK), Badak Banten, Tandu Neraca Keadilan Peduli Seluruh Rakyat (Tank Panser) Banten dan Jurnalis Nasional Indonesia (JNI). Tim kordinator Program BPNT sembako dalam penyalurannya disinyalir melakukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan merubah pedoman umum dari program BPNT Sembako yang berprinsip terhadap T6 (Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat waktu, Tepat kualitas, Tepat harga dan Tepat administrasi).       

BPNT diberikan dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan, meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, reabilitasi sosial dan pelayanan dasar tapi yang terjadi dilapangan berbeda.

Dikatakan Ketua JNI Adang Suherman, pihaknya telah beberapa kali memberitakan mengenai pelaksanaan penyaluran program bantuan  sembako BPNT, sebagai bahan evaluasi para Timkor tersebut, namun disinyalir pelanggaran itu kembali dilakukan. Oleh karena itu, pihak lembaga dan Jurnalis melaporkannya ke Kejati.

Menurut Andang, Komoditi yang tidak sesuai dengan acuan 6T tersebut, yakni telur yang disinyalir jenis infertil (HatchingEgg) yang tidak patut di konsumsi tapi tetap disalurkan kepada KPM, hal itu seakan akan tidak di evaluasi lagi.

Aki Samsuni selaku pimpinan DPD Badak Banten Kabupaten Pandeglang  memaparkan, bahwa pihaknya telah menyerahkan beberapa bukti ke Kejati, seperti surat pernyataan dari KPM, surat pernyataan agen, juga beberapa jenis komoditi barang yang busuk dan tidak patut di konsumsi.

“Untuk itu, kami telah menyerahkan bukti-bukti ke Kejati, kami menginginkan kepada Kejati Banten untuk segera melakukan penyelidikan kepada semua Timkor program BPNT sembako di tingkat desa sampai kabupaten,” tuturnya. Aki Samsuni menduga, adanya pelanggaran yang terkordinir dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten, sebab dalam penyalurannya sudah tidak benar.

“Adanya komoditas bahan pangan dari program BPNT sembako yang tidak berkualitas dan tidak sesuai dengan standarisasi pangan, disinyalir di mark-up, dengan keterlibatan oknum yang menyediakan sub supplier. Sementara agen tidak bisa melakukan Purchase order (Po) sendiri kepada Supplier, dengan adanya intimidasi yang dilakukan (TKSK) terhadap agen,” ungkapnya. (tb)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *